Gelontoran singkong asing sebanyak 13,3 juta ton senilai 32 milyar rupiah dari China, Taiwan dan Thailand dalam sepuluh bulan terakhir menambah panjang daftar kegalauan pelaku sektor pertanian di Indonesia. Negeri ini tidak saja haus akan impor barang-barang mewah, namun juga komoditi lumrah yang berbasis rakyat seperti beras, jagung, bahkan singkong.

Belum tuntas upaya publik untuk membongkar dugaan mafia impor beras, pemerintah kembali memberi ijin impor 1 juta ton beras. Peluang ini langsung disambut para importir dengan kembali memasok sebanyak 720 ribu ton beras, yaitu 120 ribu ton dari India dan 600 ribu ton dari Vietnam. Dalihnya sangat klasik, yaitu untuk mencukupi stok akhir tahun, meskipun tahun ini diperkirakan produksi padi meningkat 4,9-5,5% atau menjadi 69-74 juta ton gabah kering giling (GKG) yang sangat cukup untuk kebutuhan domestik.

Tercatat oleh BPS pada 2011, nilai impor beras Indonesia dari sejumlah negara mencapai 2,75 juta ton dengan nilai US$ 1,5 miliar atau 5% dari total kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, volume impor kedelai tercatat 60% dari total konsumsi dalam negeri sekitar 3,1 juta ton dengan nilai US$ 2,5 miliar, jagung (11% dari konsumsi 18,8 juta ton, US$ 1,02 miliar), gandum (100%, US$ 1,3 miliar), gula putih (18%, US$ 1,5 miliar), daging sapi (30%, US$ 331 juta), dan susu (70%). Data sementara tahun 2012, dari semua angka tersebut mengalami lonjakan, baik dari sisi jumlah produk yang diimpor maupun nilai devisa yang dikorbankan.

Selama ini, sumber pangan impor tersebar pada berbagai negara. Untuk impor beras dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, Pakistan, dan Amerika Serikat (AS), sedangkan jagung diimpor antara lain dari Argentina, Brasil, Tiongkok, AS, dan India. Adapun impor kedelai di antaranya dari AS, Argentina, Malaysia, Kanada, dan Taiwan.

Persoalan impor pangan dan holtikultura bukan semata masalah penawaran dan permintaan bahan pangan. Lebih dari itu, impor pangan sudah masuk pada ranah politik ekonomi. Dalam konteks ini, para pemangku kepentingan, khususnya para pemegang otoritas kran impor perlu lebih peka atas berbagai aspek yang melingkupi masalah pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Argumentasi untuk terus membuka kran impor pangan sangat klasik yakni menjaga cadangan pangan dan menstabilkan harga. Meskipun kalau dikaji lebih jeli, produksi domestik sebenarnya lebih dari cukup. Hanya faktor informasi dan distribusilah yang membuat statistik pangan menjadi tidak mencerminkan realita. Problem riil bukan pada produksi, meski tetap harus ditingkatkan, namun pada arus informasi dan distribusi yang gagal mendukung sektor ini berkembang.

Patut diduga, masih gemarnya negeri ini impor pangan dan holtikultura, selain bukti kita sangat taat (tepatnya tunduk) pada regulasi WTO, namun juga ada kemungkinan moral hazard para pelaku impor untuk mengambil keuntungan berlebih dengan mengabaikan nasib berjuta petani, peternak, termasuk didalamnya para buruh tani. Kondisi ini menebalkan karakteristik bangunan ekonomi negeri ini yang kering value.

Fakta meningkatnya glontoran impor pangan dan holtikultura bertabrakan dengan harapan dari pidato-pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibanyak kesempatan yang selalu berharap bahwa pertanian dapat berlangsung dengan baik sehingga berimbas pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kembali disampaikan pada panen di Jawa Timur kemarin (11/12). Kondisi ini mencerminkan harapan leader yang tidak tertransformasi dalam kebijakan lapangan. Pemangku kebijakan lapangan lebih memilih tindakan pragmatis, daripada berkeringat, berfikir dan bertindak serius membangun sektor pangan yang produktif dan mensejahterakan.

Tumpulnya pesan presiden dalam membangun sektor pangan menjadi tambahan beban pelaku pertanian. Asosiasi petani yang tidak tertumpangi politik praktis perlu lebih merapatkan diri. Advokasi seperti yang dilakukan para petani Korea, Jepang, Thailand, dan dibanyak negara perlu dicontoh agar nasib tidak digenggam oleh para predator ekonomi yang berlindung pada argumen demi cadangan dan stabilitas harga. ***

Penulis adalah staf pengajar Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti Inspect.

ctt: terpublikasi di Harian Kedaulatan Rakyat