Kaum buruh bersiap menikmati kenaikan harga sebagai efek domino dari kenaikan biaya energi 2013. Masih “lumayan” bagi para buruh sektor formal yang mengalami kenaikan garis upah minimal (UMP/UMK), terlebih lagi pada buruh negara (PNS) yang sudah dianggarkan kenaikan gaji rata-rata 7%, namun bagi kaum buruh UKM yang mayoritas sektor informal, maka inflasi akan menjadi tambahan beban yang nyata.
Kenaikan TDL per Januari ini dipastikan akan memicu inflasi. Tidak hanya TDL, besar kemungkinan juga diikuti oleh jenis energi lain sehingga tidak dapat dihindari kenaikan harga umum juga bersiap menyusul. Pada kondisi tersebut, para majikan skala UKM, apalagi yang bergerak disektor informal, akan mengalami kesulitan meningkatkan pendapatan riil bagi buruhnya.

Diperkirakan pada tahun 2013, inflasi akan menyentuh pada level 4,5% atau lebih tinggi dari inflasi 2012 yang besarnya 4,3%. Apabila harga umum terstimulasi oleh kenaikan harga energi, maka proyeksi angka inflasi tersebut berpeluang terlampaui. Pada sisi lain, mengacu pada garis UMP/UMK 2012, misalnya di DIY, yang kurang dari 1 juta rupiah, hanya sebagian kecil pelaku UKM yang mampu menggaji para buruhnya pada level tersebut. Tahun 2013 ini UMP/UMK sudah ditetapkan di atas angka psikologis 1 juta rupiah, maka diperkirakan semakin kecil rasio UKM yang mampu menggaji buruhnya sesuai kebutuhan minimum. Dengan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi, maka para buruh UKM akan terasa penurun daya belinya.

Posisi UKM bagi perekonomian Indonesia sangat strategis, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja. Hasil FGD buruh perempuan DIY 2012, tampak bahwa UKM berkontribusi besar dalam membuka lapangan kerja bagi perempuan usia produktif yang mayoritas tamatan SMP dan SD. Meskipun tidak mendapatkan upah sesuai standar UMK, namun para buruh perempuan tetap mengambil kesempatan kerja tersebut. Upahnya dinilai mampu melengkapi pendapatan keluarga, dan pola kerjanya relatif lebih “longgar” daripada jadi buruh di sektor formal.

Tidak sedikit buruh UKM juga mendapatkan kompensasi non finansial.
Dengan pola hubungan non kontraktual, maka kekerabatan antara majikan dan buruh justru relatif lebih kental. Para buruh merasa mendapatkan “kompensasi” dari majikan berupa dana sosial yang lebih besar apabila mereka punya hajatan, khususnya pada saat pernikahan anaknya, khitanan, juga apabila anggota keluarganya meninggal dunia. Tidak sedikit pula yang mendapatkan dana bantuan pendidikan bagi anaknya. Bahkan, para buruh dapat melakukan hutang pada majikan dengan tanpa jasa/bunga, terlebih untuk kebutuhan mendesak. Hal tersebut apabila dinominalkan dapat mendekati garis UMK.

Mencermati posisi strategis UKM dan juga fakta adanya beban yang terus bertambah pada kaum buruhnya, maka perlu ada kegiatan yang saling mendukung untuk mengembangkan kapasitas UKM maupun buruhnya. Banyak program pemerintah yang digulirkan untuk mengembangkan kapasitas bisnis UKM. Program tersebut apabila efektiif berjalan, maka memberikan kemanfaatan turunan yang diterima bagi buruhnya karena kemampuan bayar upah akan meningkat, termasuk mempertahankan, bahkan membuka kesempatan kerja baru.

Sementara itu, peran pemerintah masih minim dalam memberdayakan kaum buruh di sektor UKM ini. Justru kelompok swadaya masyarakat yang lebih banyak bergerak dalam berbagai kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kaum buruh. Secara selektif, pada buruh yang memiliki talenta untuk menjadi entrepreneur dapat didampingi untuk merubah posisinya menjadi majikan baru pada skala kecil. Bekerja pada majikan diposisikan sebagai magang. Pola memposisikan bekerja adalah magang banyak membuahkan hasil. Hal tersebut terkonfirmasi dari pelaku UKM yang ada dibanyak sentra tidak sedikit yang berawal dari posisinya dulu juga sebagai buruh.

Hal lain yang strategis untuk disosialisasikan dalam konteks memberdayakan kaum buruh, mendorong para majikan ataupun kelompok buruh (biasanya ada kegiatan arisan, pertemuan rutin, dl) untuk terus membangun pola hubungan industrial yang bersifat kekeluargaan. Akan lebih baik lagi apabila mampu terbangun hubungan yang bersifat co-ownership. Guna mengantisipasi resiko beban buruh, perlu juga mengikutsertakan dalam asuransi, seperti jamsostek ataupun jamkesda. Pola simbiosis ini akan mempertahankan posisi stratis UKM dan juga meningkatkan kapasitas buruhnya. ***

Penulis adalah staf pengajar Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti Inspect.

ctt: Terpublikasi di Harian Kedaulatan Rakyat