Sepekan ini, kegelisahan nasabah PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) akibat terlambatnya imbalan bulanan yang diterima, semakin menjadi setelah pendiri sekaligus Dirut GTIS dikabarkan membawa kabur emas dan uang nasabah senilai Rp10 triliun (Bisnis, 3/3). Dalam waktu berdekatan, di Surabaya 4 nasabah investasi emas Raihan Jewellary melapor ke polisi karena kerugian Rp1,4 milyar hingga Rp1,8 milyar (Detik, 1/3). Akankah kasus tersebut menambah daftar panjang korban investasi dengan return tinggi tanpa bekerja keras?

PT GTIS yang mengantongi rekomendasi MUI dalam proses awal perijinan menawarkan skema investasi emas syariah dengan pendapatan tetap 1,5%-2% per bulan dari harga beli. Tidak sedikit masyarakat kelas berduit telah menjadi nasabahnya. Kasus ini mencuat karena keterlambatan para nasabah menerima hasil investasinya. Keterlambatan pembayaran return menjadi modus munculnya pembongkaran berbagai kasus investasi abal-abal yang selama ini sudah menelan ribuan korban, baik warga kelas berduit maupun masyarakat berpenghasilan pas-pasan.

Belum selesai kasus Koperasi Langit Biru dan sejenis yang merugikan ratusan warga mayoritas berpenghasilan rendah, sudah tersusul oleh kasus investasi trading emas online yang membuai puluhan warga berduit dengan janji muluk berupa keuntungan 2%-5% per hari hingga 100% per bulan, yang kesemuanya berujung pada kerugian.

Hal yang menjadi aneh, berbagai kasus investasi bodong tidak pernah menjadi pembelajaran, baik oleh masyarakat/calon investor maupun oleh regulator yang mengeluarkan perijinan usaha. Hal ini tidak semata kesalahan masyarakat/investor. Bagaimanapun instansi yang mengeluarkan perijinan usaha tidak bisa lepas tangan karena kebijakan mengeluarkan ijin berkonsekuensi pada fungsi pengawasan. Termasuk dalam kasus maraknya penipuan berkedok bisnis investasi.

Sikap spekulatif berlebihan yang berharap pada keberuntungan dan hasil tinggi tanpa bekerja keras, telah mewabah pada masyarakat kita. Iming-iming hasil investasi tinggi menjadikan sebagian warga menjadi tidak rasional dalam membelanjakan uangnya. Sebagian warga korban investasi bodong bukanlah orang bodoh ataupun buta informasi, terbukti para korban mayoritas berpendidikan, bekerja lintas profesi, termasuk ada yang berprofesi birokrat/eksekutif ataupun anggota legislatif.

Wabah sikap untung-untungan juga berhinggap pada sebagian masyarakat kelas menengah maupun kelas bawah. Tingginya omset judi toto gelap (togel) alias sie jie yang mencapai Rp.100 juta per hari pada level agen di berbagai kota mengkonfirmasi wabah spekulatif merasuk pada semua kelas masyarakat. Bedanya pada bentuk aktualisasinya. Sebagian orang berduit berspekulasi dengan emas, money games, ataupun judi beromset milyaran. Pada sebagian masyarakat bawah, berspekulasi lewat togel.

Bagaimanapun belanja togel yang mulai marak kembali di tengah masyarakat ini, meski hanya seribuan rupiah per malam, dan tidak sedikit yang pasang hingga ratusan ribu rupiah pada judi tebakan kombinasi angka ini, dalam konteks ekonomi tetap merupakan kebocoran optimasi daya beli. Tidak sedikit pembeli togel mengaku lebih bersifat belanja hiburan daripada memaknai investasi spekulasif, namun kecanduan belanja spekulatif ini berpotensi mendistorsi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun tidak mendapatkan perhatian dan keseriusan dari aparat hukum sebagaimana kasus investasi bodong, maraknya praktik togel perlu dilerai agar sikap spekulatif tidak mengalahkan spirit kerja. Proses ini tidak cukup diserahkan pada penegak hukum namun juga memerlukan kepiawian dari para sosiolog, psikolog masa, tokoh agama, dan tentu unsur pemerintah pada semua level.

Pencegahan atas bertambahnya korban investasi bodong memerlukan kerja simultan dari multi stakeholders. Pendidikan dan sosialisasi berinvestasi yang benar terus digalakan dan bukan bersifat reaktif akibat munculnya kasus baru. Instansi pemberi ijin dan yang berwenang menjalankan pengawasan perlu lebih aktif. Jika perlu, para korban juga menuntut meminta pertanggungjawaban hukum atas disfungsi instansi yang terkait pengawasan usaha yang ternyata berpraktik investasi abal-abal.

Hal yang lebih substantif, perlu gerakan sosial untuk mengeliminasi wabah mental spekulatif yang merusak spirit kerja keras pada semua kelas masyarakat. Pendekatan edukasi sosial berhimpit dengan konsistensi dalam penegakan hukum akan lebih efektif melawan kejahatan bisnis yang menjual mimpi dan angan-angan melalui spekulasi. Bisnis spekulatif tidak sekedar mendistorsi efektivitas belanja masyarakat, namun juga melemahkan modal pembangunan ekonomi berupa spirit kerja keras.**

Ahmad Ma’ruf
(penulis adalah pengajar di Prodi Ilmu Ekonomi UMY dan peneliti Inspect Yogyakarta)
http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1788/bisnis-spekulasi.kr